BLT atau Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu program pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat miskin yg besarnya Rp. 100 ribu per KK per bulan, di bayarkan (dulu) per tiga bulan. Kebijakan ini diambil (katanya) untuk membantu rakyat miskin (dan yg ngaku miskin) setelah kenaikan harga BBM.
Kelihatannya sih mulia tujuannya, namun si pemberi bantuan (dalan hal ini pemerintah) kurang jeli dalam memutuskan program ini. Kita lihat dimana-mana terjadi penolakan dari kalangan PEMDA, Pemerintah Desa, dll untuk terlibat dalam menyalurkan bantuan. Pasalnya, data masyarakat miskin yg dikumpulkan oleh biro statistik di ragukan updatenya. Dan konon katanya mereka memakai data yg dipakai pada tahun 2005 lalu. Biarlah PT Pos saja yg pusing.
Wajarlah jika pemerintah desa menolak terlibat, karena dengan data yg tidak akurat, banyak masyarakat miskin yg tidak terdata, dan mereka protes, bahkan sampai terjadi keributan dengan pihak kepala desa, dusun, dll. Lebih jauh akibatnya adalah menimbulkan perpecahan di masyarakat. Yg dulu ketika ada kegiatan kerja bakti semua warga terlibat, kini yg tidak nerima BLT akan bilang, "itu si A saja yg kerja bakti, kan dia dah terima BLT !!".
No comments:
Post a Comment